Inpassing Bagi Guru Bukan PNS

         Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang teman yang berkunjung ke Blog ini usul kalau bisa saya menulis tentang IMPASSING. Nah kesempatan kali ini kebetulan Kementrian Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jendralnya Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, M.S baru saja mengeluarkan Surat Nomor 44666/A4.4/KP/2011, perihal Impassing bagi Guru Bukan PNS, bersifat Amat Segera.

        Dalam rangka pembinaan guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (GBPNS), telah diterbitkan Permendiknas Nomor 22 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 47 tahun 2007 tentang Penetapan Impassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.

        Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut serta memperhatikan usul yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota. Kementrian Pendidiokan Nasional saat ini tengah memproses penyesuaian guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) ke dalam sistem jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Namun demikian belum semua pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan untuk memproses inpassing GBPNS. Demikian juga bagi GBPNS yang bertugas pada Sekolah Indonesia yang dikelola Kantor Perwakilan RI di luar negeri.

       Sementara itu sesuai ketentuan Pasal 5 Permendiknas nomor 22 tahun 2010 , masa penetapan inpassing GBPNS dimulai pada Oktober 2007 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

      Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas , bagi Bapak/Ibu yang akan menyampaikan  dimaksud dengan memperhatikan persyaratan dan prosedur sebagai berikut :

Penetapan  jabatan  fungsional  GBPNS  dan  angka  kreditnya,  bukan  hanya untuk memberikan tunjangan profesi/khusus bagi mereka, namun dimaksudkan untuk  pembinaan  dan  perlindungan  serta  tertib  adminsitrasi  guru.  Jabatan fungsional  guru merupakan  jabatan  ahli, maka  atas  dasar  itu,  GBPNS  yang
dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya adalah:
1.  Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S-1 atau D-IV;
2.  Guru  tetap  pada  TK/TKLB/RA/BA  atau  satuan  pendidikan  formal  lainnya yang  sederajat;  SD/SDB/MI  atau  satuan  pendidikan  formal  lainnya  yang sederajat;  SMP/SMPLB/MTs  atau  satuan  pendidikan  formal  lainnya  yang sederajat; dan SMA/SMK/SMALB/MA/MAK atau   satuan pendidikan  formal lainnya yang sederajat; 
3.  Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua)  tahun secara  terus menerus pada 1  (satu)  satuan  pendidikan  pada  tanggal  30  Desember  2007,  dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru sampai saat ini;
4.  Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan.
5.  Memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
6.  Memiliki  beban  kerja  minimal  24  jam  tatap  muka  per  minggu  dengan ketentuan: minimal 6 jam tatap muka pada satminkal. 
7.  Melampirkan syarat-syarat administratif :
a.  Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai guru tetap oleh: 
    1)  Pemerintah  dilegalisasi  oleh  pejabat  Kantor  Kementerian  Agama bagi  guru  madrasah  atau  atase  yang  menangani  pendidikan  bagi guru yang bertugas di SILN;
     2)  Pemerintah  daerah  dilegalisasi  oleh  pejabat  dinas  yang menangani urusan pendidikan jalur formal;
     3)  Penyelenggara  pendidikan  dilegalisasi  oleh  ketua  badan  hukum penyelenggara pendidikan; 

    4)  Satuan  pendidikan  negeri  dilegalisasi  oleh  pejabat  dinas  yang menangani  urusan  pendidikan  kabupaten/kota  atau  pejabat  Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
    5)  Satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat dilegalisasi oleh ketua badan hukum penyelenggara pendidikan. 
b.  Fotokopi  ijazah  terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai  ketentuan  yang  berlaku  (Perguruan  Tinggi  (PT)/Lembaga Pendidikan  Tenaga  Kependidikan  (LPTK)  yang  menerbitkan  ijazah dimaksud).
c.  Keterangan  asli  dari  kepala  sekolah/madrasah  bahwa  yang bersangkutan  aktif  melakukan  kegiatan  proses  pembelajaran/ pembimbingan pada satminkal guru yang bersangkutan.
d.  Fotokopi  sertifikat  pendidik  bagi  yang  sudah memiliki,  dan  dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (PT/LPTK yang menerbitkan sertifikat pendidik dimaksud).
e.  Fotokopi  Surat  Keputusan  Kepala  Sekolah/Madrasah  tentang pembagian  tugas  mengajar  yang  menunjukkan  bahwa  GBPNS  yang bersangkutan memiliki  beban  kerja  sekurang-kurangnya  24  jam   tatap muka  per  minggu  bagi  guru  kelas  dan  guru  mata  pelajaran  atau mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 siswa per tahun bagi guru Bimbingan dan Konseling, yang dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikan/Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota.  Bagi  guru yang mengajar  6  jam mengajar  pada  satminkal,  untuk  kekurangan  18 jam  mengajar  juga  harus  melampirkan  Surat  Keputusan  dari  kepala sekolah/Madrasah  lain  tentang  pembagian  tugas  mengajar  guru  yang bersangkutan.
f.  Fotokopi  Surat  Keputusan  pengangkatan  sebagai  kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, kepala laboratorium, kepala  perpustakaan  atau  sejenisnya,  yang  dilegalisasi  oleh pejabat Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota/Provinsi setempat. 
g.  Fotokopi bukti memiliki NUPTK

Prosedur Pengusulan  
1. Usul penetapan inpassing GBPNS di lingkungan pemerintah daerah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota

2.  Usul penetapan inpassing GBPNS pada SILN disampaikan oleh Atase Pendidikan yang bersangkutan.

Pengajuan usul dilengkapi 1(satu) set persyaratan administratif sebagaimana dinyatakan tersebut di atas, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Agustus 2011 (stempel pos) dan diajukan kepada :

Menteri Pendidikan Nasional

U.p. Sekretariat Bersama Sertifikasi Profesi Guru

Gedung C, lantai 18

Kementrian Pendidikan Nasional

Jalan Jendral Sudirman, Senayan, jakarta Pusat 10270