Rakor PPTK

     Pada Senin-Selasa, 7-8 Pebruari 2011 lalu di LPMP Jawa Tengah telah diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2011. Kegiatan ini sebagai upaya sinkronisasi program PPTK guna peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Tengah, sekaligus sebagai bentuk sinkronitas, sinergitas dan evaluasi program PPTK. karena itu hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah ;

1. Sinkronisasi program kerja Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten/Kota

2. Kesepakatan persepsi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi selama persiapan/pendataan bisa terselesaikan.

3. Kerja sama yang sinergis antara Dinas Pendidikan Provinsi jawa Tengah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

4. Akselerasi kegiatan dalam rangka pencapaiaan target yang telah ditetapkan.

          Kegiatan ini dihadiri oleh 110 peserta dari unsur Kepala Bidang PPTK, Kepala Seksi  dan Staf yang menangani ketenagaan Dikdas dan Dikmen juga PTK PNFI. Dan sebagai nara sumber adalah Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah, Kabid dan Kasi PPTK Dinas Provinsi Jawa Tengah, Kasubag Keuangan Dinas Provinsi Jawa Tengah, Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, dan Inspektorat  Provinsi Jawa Tengah.

          Beberapa informasi menarik yang sempat saya catat dari Pengarahan Kepala Dinas yang disampaikan selama 2 jam lebih di hadapan peserta Rakor Bidang PPTK yang juga digabungkan dengan peserta Rakor KKKS SD, guru dan MKKS SMP RSBI se Jawa Tengah, adalah ;

1. Tahun 2011 adalah tahun uji coba kepercayaan pemerintah/masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, karena kini sejumlah besar dana yang sebelumnya dikelola di  Provinsi   ditransfer ke Daerah (BOS, Bantuan Sosial dan Tunjangan Profesi) maka membutuhkan kesiapan aparatur daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, sekaligus sebagai bentuk pengawasan melekat, karena kewenangan pengelolaan satuan pendidikan dari PAUD hingga pendidikan menengah ada di kabupaten/kota.

2.   Mengenai pengelolaan satuan pendidikan yang berlabel  RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) terkait erat dengan Struktur dan Sistem pemerintahan Daerah. Sesuai dengan PP#8 tahun 2007 tentang pembagian kewenangan tugas Provinsi dalam pembangunan bidang pendidikan adalah memfasilitasi, mengadvokasi dan memprovokasi, termasuk dalam memfasilitasi pengelolaan RSBI.

3.  Dalam Sistem desentralisasi sekarang ini tidak absolut, karena masih ada Sentralisasi, sebagai contoh di bidang pendidikan.   

4.  Karena kedudukan Bupati/Walikota secara politis sesuai dengan tujuan otonomi adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Namun ternyata dampak pemilihan kepala daerah langsung ini berakibat pada proses mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kalau memang dilakukan dengan normatif dan pertimbangan kompetensi tidak masalah.

5.  Ujian Nasional, kita akan terus disibukkan dengan perubahan aturan UN setiap tahun. Hal ini karena  UU tentang sisdiknas lahir sebelum UU tentang Pemerintahan Daerah.

6.   Sertifikasi dan Tunjangan Profesi. Dikatakan oleh beliau bahwa tunjangan profesi adalah bentuk penghargaan profesional, bukan hak setiap guru. Dan kita disibukkan dengan tugas pencairan yang ribet karena alokasi dana yang hrus dianggarkan akan terus meningkat. Karena itu usul beliau tunjangan profesi kelak melekat dengan gaji.

7.   Diharapkan agar memahami benar aturan, laksanakan program sesuaidengan Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku, jangan kita mudah menciderai aturan yang kita buat. Bangun konsolidasi, komunikasi vertikal dan horisontal . Selesaikan permasalahan lewat jalur birokrasi yang benar.

8.  Tanamkan dan bangkitkan jiwa nasionalisme di setiap pelaksana dan satuan pendidikan .

9.   Waspadai modus operandi penipuan dengan mengatasnamakan akan memperoleh bantuan

      Adapun jenis bantuan  keuangan bidang PPTK APBD Provinsi Jawa Tengah ada 8 macam , yaitu :

1.  Bantuan Kesra WB pendidik Formal

2.  Bantuan kesra Pendidik PAUD PNF

3.  Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1 pendidik formal

4.  Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1 pendidik pendidik PAUD PNF

5.  Bantuan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal

6.  Bantuan Penyelenggaraan Jambore PTK PNF

7.  Bantuan Pengembangan Profesi Pendidik Formal

8.  Bantuan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik

Untuk kelancaran kegiatan di atas Dinas Pendidikan telah melaksanakan persiapan kegiatan baik pendataan maupun rapat persiapan.